kanglintang.com – Setelah tahun lalu menyelenggarakan upacara kenegaraan HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), tahun ini pemerintah memilih kembali ke Jakarta. Presiden Jokowi pun angkat bicara, menegaskan dukungannya penuh terhadap keputusan tersebut. Meski sempat mengundang rasa penasaran, alasan matang di balik pemilihan lokasi ini begitu jelas. Yuk, kita telusuri dari sudut pandang kebijakan, teknis, dan implikasi sosial-politiknya.
Alasan Teknis — Infrastruktur IKN Belum Selesai
Seperti dijelaskan Wamensesneg Juri Ardiantoro, IKN kini masih dalam fase pembangunan intensif. Banyak sarana penting belum selesai, seperti gedung pemerintahan, listrik, dan jaringan transportasi penunjang acara berskala nasional.
Akibatnya, menggelar upacara HUT RI di IKN tahun ini dikhawatirkan memicu gangguan teknis, seperti akses tamu negara yang terganggu, jaringan tidak stabil, serta fasilitas umum belum optimal.
Dengan latar itu, pemerintah menilai lebih bijak kembali ke kawasan Istana Merdeka, Jakarta—tempat yang telah terbukti siap dan aman untuk acara kenegaraan besar.
Pernyataan Jokowi — Dukung Keputusan Pemerintah
Saat ditemui di Solo, Jokowi menegaskan bahwa keputusan lokasi upacara adalah wewenang pemerintah yang telah melalui pertimbangan matang.
“Semua keputusan pemerintah, kita harus dukung,” ujar mantan Wali Kota Solo ini
Ia menambahkan bahwa masyarakat harus memberi dukungan pada keputusan tersebut, tanpa mempertanyakan makna simboliknya di saat transisi IKN masih berjalan.
Rangkaian Upacara di Jakarta dan IKN
Panitia HUT ke-80 telah dibentuk oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, dan upacara detik-detik proklamasi direncanakan di Istana Merdeka, Jakarta.
Meski begitu, otorita IKN tetap akan menyelenggarakan upacara lokal di kawasan IKN, sebagai bentuk kehadiran merata dan penghargaan terhadap momentum kemerdekaan.
Ini menjadi solusi simbolik: upacara formal nasional di Jakarta, sementara di IKN pun tetap diberi prioritas melalui format lokal.
Implikasi Politik dan Publik
1. Simbol perpindahan ibu kota
Menggelar kembali upacara di Jakarta bisa dipandang menandai bahwa proses transisi IKN masih memerlukan waktu fisik dan administratif yang cukup panjang.
2. Persepsi publik
Publik mungkin melihat keputusan ini sebagai “mundur simbolis”, tapi pemerintah ingin menunjukkan bahwa prioritas utama adalah keselamatan, protokol, dan kenyamanan publik.
3. Masa depan IKN
Jokowi dan pemerintah menyatakan ini bukan indikasi gagal, tapi fase pembangunan yang bertahap. Upacara lokal tetap rutin digelar di IKN hingga infrastuktur siap.
