kanglintang.com – Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali memanas. Pada Selasa, 8 Juli 2025, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satu tokoh DPR, Ahmad Sahroni, menilai aksi ini menunjukkan penegakan hukum tak pandang bulu.
Kronologi Penggeledahan dan Dugaan Korupsi Chromebook
Kejagung mulai bergerak pada 8 Juli 2025, menyasar kantor GoTo sebagai bagian dari penyidikan kasus pengadaan Chromebook yang diduga korup sebesar Rp 9,9 triliun. Penggeledahan dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti yang belum ditemukan di tempat lain, termasuk dokumen, surat, dan flashdisk yang disita penyidik.
Kantor GoTo dipilih karena dianggap menyimpan informasi penting terkait proses tender dan distribusi Chromebook. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengonfirmasi bahwa barang bukti disita untuk memperkuat penyelidikan. Meski belum diungkap secara detail isi barang bukti, proses ini menandai eskalasi serius dalam kasus yang sudah berjalan sejak 2019.
Penggeledahan ini bukan hanya langkah operasional—tapi juga sinyal kuat bahwa Kejagung tidak segan menyelidiki entitas besar di sektor digital. Publicasi cepat oleh sejumlah media menunjukkan transparansi awal yang diharapkan masyarakat soal penegakan hukum terhadap perusahaan publik besar seperti GoTo .
Sikap GoTo: Kooperatif dan Hormati Proses Hukum
Menanggapi aksi Kejagung, GoTo melalui Direktur Public Affairs dan Communications Ade Mulya menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh arahan penyidik . GoTo menyatakan menghormati proses hukum sebagai bagian dari tata kelola perusahaan publik yang transparan dan akuntabel .
GoTo menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya mengutamakan integritas dan kepatuhan terhadap hukum, termasuk dalam menghadapi penggeledahan penyidik. Mereka memastikan semua prosedur berjalan sesuai ketentuan perundang‑undangan yang berlaku . Pernyataan ini penting untuk menjamin kepercayaan investor dan publik bahwa GoTo tidak menghindar dari proses hukum.
Tombalnya respons ini jadi sorotan media, menunjukkan bahwa perusahaan teknologi besar pun tidak kebal dari upaya hukum bila ditemukan indikasi pelanggaran. Ini juga menegaskan komitmen Kejagung untuk memproses kasus secara menyeluruh tanpa pengecualian.
Sahroni: Penegakan Hukum Tak Pandang Bulu
Anggota DPR dari Komisi III, Ahmad Sahroni, menyambut positif tindakan Kejagung. Menurutnya, penyidikan yang menyasar entitas besar seperti GoTo membuktikan bahwa hukum di Indonesia bisa bekerja tanpa melihat status sosial atau besaran perusahaan.
Sahroni juga menyoroti pentingnya mekanisme yang sesuai SOP, terutama dalam penyadapan dan penyelidikan. Ia meminta agar tindakan hukum selalu didasarkan bukti kuat dan tidak disalahgunakan untuk tujuan lain di luar penegakan hukum. Ia menyebut bahwa beragam teknologi hukum modern harus dipakai untuk memberantas korupsi, namun tetap menghormati privasi warga negara.
Pendapat Sahroni ini menguatkan persepsi publik bahwa lembaga penegak hukum mulai bergerak tegas dan profesional. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi praktik korupsi, dan aturan hukum harus sama rendahnya ditegakkan pada pejabat negara maupun perusahaan swasta besar.
Implikasi Bagi Penegakan Hukum & Korporasi Digital
Penggeledahan kantor GoTo membawa pesan kuat: korupsi di proyek digital—walau melibatkan perusahaan besar—tidak akan lolos pengawasan hukum. Ini menjadi sinyal bagi korporasi lain bahwa tata kelola dan dokumentasi perlu dipantau ketat.
Kejagung menyita barang elektronik dan dokumen penting, menunjukkan bahwa analisis digital dan forensik data makin jadi bagian penting dalam penyidikan korupsi teknologi. Ini mengubah paradigma: kejahatan digital memerlukan penanganan teknologi yang mumpuni dan cross-check data sistem ERP, tender, email internal, hingga log transaksi.
Selain itu, penggeledahan di perusahaan publik seperti GoTo memicu cakupan audit internal dan pengawasan tata kelola yang lebih ketat. Regulator dan pemegang saham akan memperhatikan bagaimana manajemen risiko, compliance, dan audit internal bekerja untuk mencegah potensi penyalahgunaan proyek pemerintah.
Tinjauan Jangka Panjang & Harapan Publik
Penggeledahan kantor GoTo oleh Kejagung menjadi momentum penting dalam pemberantasan korupsi digital di Indonesia. Ini bukan sekadar soal kasus Chromebook, melainkan soal integritas penegakan hukum bagi entitas besar tanpa pengecualian.
Pernyataan Sahroni menguatkan harapan bahwa hukum benar‑benar berlaku merata, bukan hanya untuk kalangan kecil. Komitmen GoTo untuk kooperatif juga memberikan sinyal bahwa perusahaan publik bisa berkontribusi dalam transparansi dan governance.
Ke depan, publik berharap agar hasil penyidikan disampaikan terbuka secara profesional. Apakah akan ada pemanggilan lanjutan, penetapan tersangka, atau rekomendasi perbaikan tender umum, semua tergantung proses investigasi yang kini tengah berjalan.
