Gambaran Umum APBN 2026
Pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di depan DPR/MPR. Dalam pidatonya, presiden menegaskan arah kebijakan fiskal Indonesia: defisit anggaran dijaga pada 2,48% dari PDB, dengan target ambisius neraca seimbang pada 2028.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah ingin memastikan pembangunan berkelanjutan, penguatan fiskal, serta kemandirian ekonomi nasional. “Kita harus belajar hidup tidak lebih besar pasak daripada tiang. APBN harus sehat agar pembangunan bisa berkelanjutan,” ujar Prabowo.
Struktur Anggaran 2026: Prioritas Utama
Rancangan APBN 2026 menekankan pada beberapa sektor strategis:
-
Pendidikan & SDM – Alokasi 20% APBN tetap dipertahankan untuk pendidikan, termasuk program makan gratis dan beasiswa vokasi.
-
Kesehatan – Anggaran difokuskan pada penguatan layanan primer dan distribusi tenaga kesehatan ke daerah.
-
Infrastruktur – Pembangunan jalan tol, kereta cepat, dan energi terbarukan jadi prioritas.
-
Pertahanan – Belanja pertahanan meningkat seiring program “Pertahanan Total” dengan pembentukan komando regional.
-
Subsidi & bantuan sosial – Program perlindungan sosial diperkuat, namun dengan mekanisme penyaluran digital untuk mencegah kebocoran.
Defisit 2,48% dianggap relatif moderat, masih dalam batas aman sesuai ketentuan UU Keuangan Negara.
Sumber Pendapatan Negara
Pemerintah menargetkan pendapatan negara 2026 meningkat 8% dari tahun sebelumnya. Sumber utamanya berasal dari:
-
Pajak – reformasi pajak digital, perluasan basis pajak UMKM, dan penguatan pajak karbon.
-
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) – dari sektor tambang, energi, dan pengelolaan hutan.
-
Dividen BUMN – peningkatan kontribusi perusahaan plat merah, terutama sektor energi dan telekomunikasi.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa tidak akan ada pajak baru pada 2026, sejalan dengan janji pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Defisit 2,48%: Apa Artinya?
Defisit anggaran berarti belanja negara lebih besar daripada pendapatan. Dengan defisit 2,48% dari PDB, artinya setiap Rp100 triliun ekonomi Indonesia menghasilkan, pemerintah menambah utang sekitar Rp2,48 triliun untuk menutup kebutuhan belanja.
Namun angka ini relatif aman dibanding banyak negara lain. Jepang misalnya, memiliki defisit di atas 6% PDB, sementara Amerika Serikat sekitar 5%. Dengan defisit di bawah 3%, Indonesia termasuk disiplin fiskal.
Target neraca seimbang 2028 dianggap ambisius, tapi jika berhasil dicapai, Indonesia akan lebih kuat menghadapi krisis global karena tidak lagi bergantung besar pada utang baru.
Respons Publik dan Ekonom
Reaksi terhadap APBN 2026 cukup beragam.
-
Dukungan: banyak ekonom memuji disiplin fiskal pemerintah. Menurut mereka, defisit rendah menunjukkan komitmen menjaga stabilitas makro.
-
Kritik: sebagian pihak menilai target terlalu optimistis, apalagi di tengah banyak program besar seperti makan gratis, subsidi energi, dan belanja pertahanan.
Media sosial juga ramai membicarakan isu ini. Tagar #APBN2026 sempat trending, dengan warganet memperdebatkan apakah program populis bisa berjalan tanpa membebani utang negara.
Belanja Infrastruktur: Motor Pertumbuhan atau Beban?
Salah satu pos besar APBN 2026 adalah infrastruktur. Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran besar untuk proyek jalan tol, kereta cepat tahap 2, serta energi terbarukan.
Pemerintah berargumen bahwa belanja infrastruktur adalah investasi jangka panjang. Infrastruktur yang baik akan menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja.
Namun pengamat fiskal mengingatkan bahwa belanja infrastruktur kerap rawan pembengkakan biaya dan proyek mangkrak. Transparansi tender dan pengawasan ketat menjadi syarat agar infrastruktur benar-benar memberi manfaat.
Pertahanan dan Keamanan: Fokus Baru APBN
Yang menonjol dari APBN 2026 adalah meningkatnya belanja pertahanan. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk modernisasi alutsista, peningkatan gaji prajurit, serta pembangunan komando regional.
Prabowo menyebut hal ini sebagai bagian dari konsep “Pertahanan Total”. Di tengah ketegangan geopolitik global, Indonesia harus siap menghadapi ancaman non-tradisional seperti cyber attack, konflik maritim, hingga bencana alam.
Meski begitu, kritik muncul karena sebagian kalangan menilai dana besar sebaiknya difokuskan dulu ke pendidikan dan kesehatan.
Subsidi dan Bantuan Sosial: Antara Keadilan dan Efisiensi
Subsidi energi tetap diberikan, terutama untuk listrik dan BBM bersubsidi. Namun pemerintah mulai mendorong transisi ke energi bersih dengan insentif untuk kendaraan listrik.
Program bantuan sosial juga diperkuat. Namun berbeda dengan sebelumnya, distribusi dilakukan lewat aplikasi digital untuk mengurangi kebocoran. Pemerintah menargetkan 98% penerima bansos terdaftar dengan data biometrik pada 2026.
Dampak ke Masyarakat: Apa yang Berubah?
APBN 2026 diharapkan membawa dampak nyata bagi rakyat kecil.
-
Makan Gratis – program tetap dilanjutkan, tapi dengan evaluasi ketat pasca kasus keracunan di Sragen.
-
Harga Pangan – pemerintah menyiapkan dana stabilisasi agar harga beras dan gula tidak melonjak.
-
Lapangan Kerja – proyek infrastruktur diprediksi menyerap ratusan ribu tenaga kerja.
-
Pendidikan – beasiswa vokasi diperluas agar lulusan SMK lebih siap masuk dunia kerja.
Dengan strategi ini, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif, bukan hanya dinikmati elite.
Perbandingan Internasional
Indonesia bukan satu-satunya negara yang menargetkan disiplin fiskal.
-
Vietnam: defisit dijaga di bawah 4%, dengan fokus industri manufaktur.
-
India: defisit 2025 masih 5,5%, tapi pemerintah berencana turun ke 4% pada 2027.
-
Jerman: terkenal dengan “black zero” policy, yakni disiplin fiskal ketat hingga neraca seimbang.
Dengan target defisit 2,48%, Indonesia berada di jalur aman, bahkan lebih disiplin dibanding banyak negara berkembang lain.
Tantangan Menuju Neraca Seimbang 2028
Meski ambisius, target neraca seimbang 2028 menghadapi banyak tantangan:
-
Pendapatan negara: reformasi pajak digital harus berjalan efektif.
-
Belanja wajib: kebutuhan subsidi, gaji ASN, dan pensiun terus membengkak.
-
Risiko global: ketidakpastian ekonomi dunia bisa mengganggu proyeksi pertumbuhan.
-
Politik: pergantian kepemimpinan pasca 2029 bisa mengubah arah kebijakan fiskal.
Karena itu, konsistensi dan keberanian melakukan reformasi struktural menjadi kunci utama.
Kesimpulan: Menjaga Disiplin di Tengah Tantangan
APBN 2026 dengan defisit 2,48% adalah sinyal penting bahwa pemerintah ingin menjaga disiplin fiskal sekaligus menjalankan program populis. Tantangannya besar: menjaga pertumbuhan ekonomi, memastikan subsidi tepat sasaran, dan membiayai pembangunan tanpa menambah utang berlebihan.
Jika target neraca seimbang 2028 berhasil dicapai, Indonesia akan masuk jajaran negara dengan fiskal sehat di dunia. Namun jika gagal, APBN bisa kembali terjebak dalam siklus defisit tinggi dan ketergantungan pada utang luar negeri.
